OLEH Nasrul Azwar
Penguasa, politisi, dan pengusaha seperti anjing berebut tulang. “Tulang” itu adalah Bukit Selako yang sangat kaya dengan emas, intan, dan tembaga lainnya. Bukit Seloka yang jadi incaran investor itu terletak di perkampungan Suku Naga yang berada dalam kekuasaan pemerintahan Astinam. Sri Ratu, pimpinan tertinggi negara Astinam, akan menguasai bukit itu dan menjadikan sebagai daerah tambang dengan dalih pembangunan. Para pembantu Sri Ratu—semenjak perdana mentri hingga mentri-mentri lainnya, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) negara Astinam—berlomba menjadi penjilat yang “santun” dan dengan pelbagai alasan merayu rakyat Suku Naga untuk menyukseskan program pembukaan pertambangan itu.
Kelompok Suku Naga yang berada di Bukit Seloka itu tak merelakan perkampungan mereka dijadikan kota tambang. Kelompok Suku Naga—dibawah pimpinan Abisavam sebagai kepala suku—melakukan perlawanan dan perjuangan. Perjuangan, militansi, dan loyalitas Suku Naga terhadap leluhur mereka, yang dengan sangat teliti telah memilih tempat itu berabad-abad yang lalu, membuat Sri Ratu murka. Suku Naga dianggap telah melakukan tindakan subversif dan pembangkangan. Apalagi, setelah perjuangan Suku Naga melawan keotoriterianisme Sri Ratu dipublikasikan secara internasional oleh Carlos, seorang jurnalis yang berpihak pada perjuangan Suku Naga, mendapat respons dari lembaga-lembaga internasional.
Itulah inti cerita dari naskah Perjuangan Suku Naga karya dramawan WS Rendra yang dipentaskan Old Track Theater Padang di Teater Tertutup Taman Budaya Sumatra Barat pada 10-11 Juni 2004 lalu, yang disutradarai Rizal Tanjung. Cerita yang mengalir seperti menemukan pembenarannya secara faktual. Peristiwa teater yang berlangsung dua hari adalah Sumatra Barat, juga Indonesia saat kini: penuh kebusukan, kerakusan, dan kebiadaban para pejabat, politisi, dan juga pengusaha. Rakyat diperlukan pejabat dan politisi jika itu menyangkut kelanggengan kekuasaannya. Selain itu, “pergilah ke neraka”.
Bentuk garapan dengan mengolabotasikan tari, musik, seni rupa, dan seni tradisi Minangkabau ini, sebagai sebuah tontonan cukup menarik, komunikatif, dan relevantif. Akan tetapi, hal-hal yang berhubungan dengan elemen-elemen teaterikal dan teknis, seperti: gerak, kustum, make-up, penguasaan dimensi ruang, waktu, dramaturgi, dan kecenderungan garapan, memang masih memberi kesan belum demikian tertata rapi. Penguasaan dimensi ruang dan waktu, misalnya, terlihat tumpang tindih di atas panggung. Penggantian adegan dengan interval musik, tidak memberi efek yang signifikan bahwa peristiwa teater telah beralih ke peristiwa lainnya. Memang, risiko demikian acap luput dari perhatian sutradara, apalagi garapannya menggabungkan pelbagai cabang seni lainnya di atas panggung.
Perjuangan Suku Naga bukan kisah yang berlatar Minangkabau, dan juga bukan dikarang oleh pengarang yang berasal dari latar budaya Minangkabau. Namun, keberanian Rizal Tanjung, yang hampir 15 tahun tidak menyentuh teater, mengadaptasinya dengan latar budaya Minangkabau, tentu perlu dihargai. Selain itu, menyertakan koreografer Deslenda dan Ery Mefri dalam penataan gerak, perupa Nazar Ismail pada artistik, dan Kelompok Pentassakral Alda Wimar di musiknya, memang bukan kerja yang sederhana untuk mengemasnya menjadi pertunjukan teater. Sebagai sutradara, Rizal Tanjung tampaknya berhasil membaca kekuatan dan kelebihan masing-masing seniman yang berbeda media ekspresinya itu, walau beberapa hal, seperti diungkap di atas, masih terkesan belum tergarap dengan apik.
Makna Referensial
Menyaksikan pertunjukan teater Perjuangan Suku Naga seperti diajak menonton secara langsung tentang perangai busuk dan mentalitas korupsi para pejabat negara, aparat hukum/birokrat, dan politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) yang kini masih terus berlangsung di negeri ini, termasuk di Sumatra Barat.
Pementasan Perjuangan Suku Naga di Kota Padang seakan menemukan momentumnya. Mengapa tidak? Tindakan korupsi berjamaah yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat, DPRD Kota Padang, DPRD Kota Payakumbuh, dan mungkin menyusul yang lainnya merupakan fakta dan realitas yang sulit dimungkiri masyarakat Minangkabau. Ia menjadi sejarah hitam di daerah ini. Sangat memalukan.
Semula, Old Track Theater akan mementaskan Perjuangan Suku Naga ini di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatra Barat, akan tetapi, karena alasan teknis yang tak mungkin disiasati, maka pagelaran dilakukan di Teater Tertutup Taman Budaya Sumatra Barat, dengan tetap mengundang anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu legislatif 5 April 2004 lalu dan juga yang masih aktif. Namun, dua hari pertunjukan, tak satupun yang hadir.
Di luar konteks proses kreatif seniman, para politisi, birokrat/penegak hukum, aparat negara berlomba menistakan dirinya. “Proses kreatif” juga berlangsung di panggung-panggung gedung rakyat, kantor-kantor dinas, dan departemen. Penghuninya menghadirkan “teater” bagi diri mereka. Tetapi tidak ada manusia di dalamnya. Yang ada hanyalah keserakahan, kerakusan, kedustaan, dan politik kotor, mirip dengan anjing berebut tulang. Pada posisi ini, Perjuangan Suku Naga telah memberi penjelasan paling terbuka tentang manusia yang bertabiat demikian.
Keotoriteran Sri Ratu (dimainkan Deslenda), kemunafikan Perdana Mentri (Ery Mefri), Mentri Pertambagan (Syarifuddin Arifin), dan Ketua Parlemen (Saparman) adalah karakter yang diidentifikasikan sebagai obsesi purba manusia yang selalu meminta kepuasan ruang-ruang nafsu “kebinatangannya” ketika tampuk kekuasaan berada di tangannya. Dengan dalih “demi pembangunan”, nafsu-nafsu binatang itu dioperasikan dengan memproduksi pelbagai undang-undang, paraturan, dan semua diklaim sudah disetujui rakyat. Produk hukum sepihak itulah yang digelindingkan kehadapan Suku Naga. Kelompok Suku Naga dipaksa untuk pindah dari desanya dengan alasan pemerataan penduduk, akan tetapi mereka tak mau menerima kebijakan Sri Ratu. Jalan yang dipilih adalah melawan penguasa yang otoriter dan sewenang-wenang. Dibantu Carlos (Ode Barta Ananda)—seorang jurnalis—(tokoh Carlos ini mengingatkan saya pada Sidney Jones, wakil International Crisis Group, yang izin kerja dan visanya tak bisa diperpanjang, setelah Kepala Badan Intelijen Negara memberikan informasi yang ganjil kepada DPR dan aparat pemerintah), bersama-sama Suku Naga mereka menolak perintah Sri Ratu, yang akhirnya memang kasus Caslos mirip Sidney Jones. Dia diusir dari negara Astinam, sedangkan Sidney Jones diusir dari Indonesia.
Pada posisi demikian, pementasan Perjuangan Suku Naga dalam sirkulasi non-artistik-estetikanya, menemukan relasi yang erat dengan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia mutakhir. Dalam resepsi dan interkoneksi seperti itu, proses penggarapan teater yang dilakukan Old Track Theater, jelas memiliki orientasi dan capaian tertentu secara politis dan kultural, tentu, terlepas pencapaian artistiknya.
Korupsi secara gotong-royong yang dilakukan anggota legislatif di Sumatra Barat merupakan aib dan nista yang demikian memalukan dan sangat sulit diterima masyarakat Sumatra Barat (Minang). Suku Naga adalah sekelompok minoritas yang mencoba memberi makna lewat perjuangannya melawan penguasa dan politisi yang korup, bebal, dan kotor di dalam tubuh negara Astinam. Seniman, juga kelompok minoritas, tampaknya berupaya memberi ruang-ruang responsif kondisi demikian. Pun, hanya sekelompok orang saja yang menghadang tindakan korupsi ramai-ramai wakil rakyat di Sumatra Barat. Akhirnya, revolusi memang dimulai dari keompok minoritas: yaitu Suku Naga, dan berhasil.***
No comments:
Post a Comment