KODE-4

Showing posts with label DKSB-KRITIK. Show all posts
Showing posts with label DKSB-KRITIK. Show all posts

Monday, January 28, 2008

DKSB Hulu dan Hilir Kreativitas Seniman

OLEH Yulizal Yunus
Seniman dalam life cycle-nya pastilah berusaha seni, berkreasi seni dan berkarya seni. Ibarat modal lahan, tempat berusaha, berkreasi dan berkarya (berproduksi) seni bagi seniman justru DKSB satu di antara modal untuk berladang yang subur. Sebagai ladang yakni hulu produktivitas karya seni seniman sekaligus DKSB juga hilir yakni tempat pemasaran karya seni itu.

Thursday, January 17, 2008

Harris : Opini Tentang DKSB di Media Kurang Akurat

PADANG – Terkait artikel opini berjudul "Dilarang Berladang di Punggung Seniman" (Catatan untuk Dewan Kesenian Sumatra Barat (DKSB) yang dimuat di salah satu media di Padang, Ketua Umum DKSB Dr. Harris Effendi Thahar tidak menganggap tulisan tersebut sebagai pencemaran nama baik. (Baca: Klik di sini)

Dilarang Berladang di Punggung Seniman

Oleh Zelfeni Wimra
Dua Diskusi yang Menarik Diskusi pertama ada dalam ranah kesenian. Hal yang selalu menarik di sini adalah diskusi seputar bagaimana mensinergikan pekerja dan karya seni dengan kekuasaan negara dan dengan kekuatan lembaga seni yang bergerak dengan format swasta. Chanel kesenian di tubuh pemerintahan dijembatani oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Sumatra Barat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Sumatra Barat. Pada pihak swasta, lembaga paling populer adalah Dewan Kesenian (DK). Eksistensi dan fungsi seperti tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kedua lembaga ini menyiratkan betapa seni merupakan aset bangsa yang dimiliki setiap individu warga negara yang wewenangnya terlindungi secara hukum.

DKSB Memerlukan Kemitraan Pemerintah

PADANG - Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB) masih terkendala masalah dana dalam merealisasikan program kerja mereka. Sebanyak Rp500 juta kebutuhan mereka untuk program tahun 2008, hanya dibantu Pemprov Sumbar sebanyak Rp150 juta. Jika dibandingkan dengan organisasi dan lembaga lain, semisal KONI yang memperoleh miliaran rupiah atau dana untuk kegiatan Uda-Uni Sumbar yang menyedot dana Rp500 juta, alokasi dana untuk DKSB memang sangat tidak relevan (sesuai).