Dua Tahun Gamawan Fauzi-Marlis Rahman, Paling Susah Merubah Mindset Pegawai

Tak berapa lama lagi, tepatnya 15 Agustus, Gamawan Fauzi-Marlis Rahman genap 2 tahun memimpin Sumatera Barat. Kendati masih belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan merealisasikan program pembangunan, namun sejumlah program telah berhasil diselesaikan. Ketika “curhat” di Carano Room Padang Ekspres, kemarin, Gamawan mengaku hal paling berat yang dihadapinya adalah mengubah mindset para stafnya.

Didampingi Wagub Marlis Rahman dan Kabiro Humas Fachril Murad, Gamawan bertutur panjang lebar tentang kepemimpinannya di depan awak Redaksi Padang Ekspres, Padang TV, dan Pos Metro Padang.. “Mungkin masih banyak yang belum puas (dengan kebijakannya), namun itu semata-mata untuk menciptakan suasana Sumbar yang tenang tanpa ada konflik. Karena, ini akan menjadi kekuatan untuk Sumbar di masa depan,” kata Gamawan.“Tapi, bukan pula terlalu hati-hati. Jika memang saya harus menanggalkan jabatan gubernur maka saya akan pertaruhkan,” ulasnya.Diskusi yang dimoderatori Pemimpin Redaksi Padang Ekspres Oktaveri juga dihadiri Divisi Regional Head Riau Pos Group Divre Padang, Sutan Zaili Asril, Wakil Pemimpin Umum Wiztian Yoetri, dan jajaran redaksi lainnya.

Dalam dua tahun kepemimpinan GAMMA, sejumlah Pekerjaan Rumah (PR), sudah mulai diselesaikan satu per satu. Gamawan memaparkan sejumlah PR yang telah diselesaikannya. Mulai dari perubahan status Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), embarkasi haji, masalah dominasi Cemex di PT Semen Padang. Saat ini Cemex tidak lagi punya hal istimewa di PT SP, dan pemegang saham dominan tetap pemerintah. Selain itu juga, renovasi pembangunan Masjid Nurul Iman selesai dibangun setelah sempat terbengkalai. Sementara itu, perjuangan terhadap pengakuan perjuangan PDRI sebagai Hari Nasional, akhirnya terealisasi. “Semua itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang singkat. Sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan.

Mulai dari masalah pengangguran yang selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah sarjana setiap tahun,” kata Gamawan dalam diskusi yang berlangsung hamper tiga jam tersebut. Banyak hal seharusnya dibenahi. Namun, Sumbar kata Gamawan secara bertahap melakukan pembenahan itu. Untuk peningkatan kualitas pendidikan, telah ada komitmen untuk menyekolahkan 1200 guru, memberikan beasiswa kepada 110 anak miskin, serta menyekolahkan 123 orang untuk mendapatkan gelar doktor. Persoalan lain, yang juga dihadapi hampir 52 persen penduduk Sumbar bergerak di sektor pertanian, di mana kepemilikan lahannya hanya 0,3 hingga 0,4 hektar saja. Ini hanya memberikan kontribusi PDRB hanya 27 persen.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Wagub Marlis Rahman kemarin, blak-blakan soal kinerja 2 tahun kepemimpinan mereka.

“Makanya perlu dilakukan pergeseran dari pertanian ke sektor jasa. Sektor yang memungkinkan ya, sektor pariwisata,” ulasnya. Empat hal, menurut Gamawan yang perlu direncanakan untuk jangka panjang. Yakni Sumbar dengan masa depannya pariwisata, pengembangan kualitas pendidikan, pengembangan kualitas kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Untuk ekonomi kerakyatan ini, telah dilakukan berbagai upaya kebijakan mulai dari penanaman kakao, revitalisasi karet hingga persoalan penggunaan kayu. Saat ini kata Gubernur, sedang dilakukan pembangunan jalan Sicincin-Malalak dengan panjang 41 km kemudian juga pembangunan jalan Simpang Duku-Sicincin.

Di tengah, berbagai persoalan tersebut, kata Gamawan yang mengenakan safari abu-abu tersebut dukungan dari bupati/walikota sebagai pemegang dan pemangku kekuasaan tertinggi di kabupaten/kota sangat diharapkan untuk bisa menciptakan Sumbar sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata dan terciptanya iklim politik, ekonomi yang kondusif.Meski menjadi orang nomor satu di Sumbar, namun Gubernur mengakui tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan hingga kabupaten/kota. Ini merupakan dampak dari lahirnya UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah, dimana kewenangan lebih banyak terletak di kabupaten/kota.“Meski sebagai gubernur, namun saya dan wagub hanya bisa menghimbau, meminta, dan koordinasi dengan bupati/walikota.Pengambil keputusan tetap saja bupati atau walikota,” ungkap Gamawan.

Padahal, kebijakan kabupaten/kota bukanlah akan berdampak pada Sumbar juga. Sehingga, itu tidak bisa saling dilepaskan. Makanya, kata Gubernur perlu dukungan dari bupati/walikota. Karena operasional terletak di kabupaten/kota. “Saat ini kita sedang menyusun Human Development Indeks (HDI). HDI ini akan menjadi pedoman bagi bupati/walikota nanti dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Dalam ada HDI tersebut ada tiga yang menjadi kriteria, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dengan adanya HDI, bupati/walikota diharapkan bisa melihat prioritas pekerjaan yang dilakukannya. Harusnya kabupaten/kota mengacu pembangunan pada aspek HDI ini.

Bukan memikirkan pembangunan kantor,” kata Gamawan.Di lain pihak Wagub Marlis Rahman mengungkapkan setiap dua bulan sekali pemerintah provinsi selalu memanggil bupati/walikota untuk datang ke kantor gubernur untuk melakukan evaluasi. Selain itu juga diadakan rapat koordinasi dengan 19 kabupate/kota. Hal ini dilakukan tidak lain untuk upaya pencipataan iklim pemerintahan yang kondusif dengan kabupaten/kota. (***)

Padang Ekspres, Jum'at, 10-Agustus-2007